Sejarah Kebijakan Ekonomi Indonesia

Pada awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia sangat buruk sebagai akibat dari inflasi yang sangat tinggi. Uang yang beredar pada waktu pendudukan Jepang lebih dari 2 mata uang. Tercatat 3 mata uang yang diberlakukan oleh pemerintah RI yaitu uang de Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belnda dan mata uang Jepang.Kemudian pada bulan Maret 1946 berlaku uang NICA di daerah- daerah yang dikuasai Sekutu. Sementara pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan ORI( Oeang Republik Indonesia) sebagai ganti uang Jepang. Dan pada bulan November 1946 dibentuklah Bank Negara yang dipimpin olehMargono Djojohadikusumo.Tugas dari Bank Negara ini adalah mengatur ORI dengan valuta asing.
Ekonomi masa Demokrasi Terpimpin
1. Gunting Syafrudin
kebijakan ini dilaksanakan pada masa Menkeu Syafrudin Prawiranegara. Kebijakan ini berupa pemotongan nilai uang ( Sanering ) terhadap uang yang nilainya Rp. 2, 5 ke atas menjadi setengahnya.
2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Kebijakan ini dilakukan pada masa kabinet Natsir, dan direncanakan oleh Menteri Perdagangan, Sumitro Djojohadikusumo. Tujuannya adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional.
3. Nasionalisasi de Javasche Bank
Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Negara sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada 15 Desember 1951.
4. Sistem Ekonomi Ali Baba
Sistem ini diprakarsai oleh Ishaq Cokrohadisuro.Tujuannya antara lain memajukan pengusaha pribumi, agar pengusaha pribumi memajukan perekonomian nasional,pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swata nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional serta memajukan perekonomian nasional perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.
5. Persaingan Finansial Ekonomi ( Finek )
Isi dari Finek antara lain persetujuan finek hasil KMB dibubarkan, hubungan finek antara Indonesia dan Belanda didasarkan pada hubungan bilateral, dan hubungan finek nasional didasarkan pada undang- undang nasional.
6. RPLT ( Rencana Pembangunan Lima Tahun )
Pada masa Ali Sastroamijoyo II dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berhasil menyusun RPLT tetapi pada akhirnya kebijakan ini diubah melalui Munap(Musyawarah nasional Pembangunan )
7. Musyawarah Nasional Pembangunan
Terjadi pada masa Kabinet Juanda dengan tujuan mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi Munas Pembangunan ini tidak berjalan lancar karena adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas, ketegangan politik yang sulit reda, dan terjadi pemberontakan PRRI/ Permesta.

sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s