SAMAKAH DEMOKRASI DENGAN MASYARAKAT MADANI ?

Di lingkungan sekitar kita terkadang didapati golongan sepuh tidak mau menghargai pendapat golongan muda. Golongan muda yang mengeluarkan pendapat dianggap berani dan tidak sesuai tuntunan agama Islam. Apakah memang dalam tuntunan Islam tidak mengenal demokrasi? Apakah Rasulullah SAW tidak melaksanakan demokrasi dalam memimpin umat Islam yang  jumlahnya cukup banyak di muka bumi ini.

Islam lahir sebagai rahmatan lil ‘alamin, rahmat bagi seluruh umat manusia. Jika ditilik dari segi ini dapat dipastikan bahwa manusia harus saling menghormati satu sama lain. Tak ada satu pun manusia yang sempurna, sehingga bisa saling mengingatkan dalam hal kebaikan tentunya. Tapi di kalangan masyarakat terkadang yang ditemui adalah sebaliknya. Dalam istilah Jawa, kebo nusu gudel, tidaklah pantas. Golongan muda tak boleh mengeluarkan uneg- uneg dengan dalih demokrasi.

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, merupakan pengertian sederhana tentang demokrasi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (Kratos) “kekuasaan”, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.

Demokrasi dalam Islam lebih dikenal dengan masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilaikemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Menghargai dan mengakui adanya kebersamaan dama semua aspek kehidupann. Adanya jaminan hak dan kebebasan asasi manusia, demokratis dalam pemerintahan dan perpolitikan, memberi peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam berbagai urusan kehidupan menentukan nasibnya tanpa harus ada berada pada jalur-jalur formal.

Jadi, dari sini dapat kita lihat bahwa dalam Islam pun melaksanakan demokrasi, hanya beda istilah. Mungkin saja istilah demokrasi yang diambil dari bahasanya orang Eropa, sehingga dipandang sinis oleh golongan  sepuh.

 

KONSEP DEMOKRASI[1]

Konsep demokrasi berkembang sejak 2000 tahun yang lalu diperkenalkan oleh Plato dan Aristoteles dengan isyarat agar penuh hati-hati karena demokrasi disamping sangat baik, namun dapat juga menjadi kejam karena mendewakan kebebasan yang akhirnya dapat menimbulkan anarki, oleh karena itu perlu dicari adalah “mekanismenya” seperti kehendak tuhan tadi bahwa pengaturan di bumi diserahkan pada manusia ataupun rakyatnya.

Demokrasi atau pemerintahan rakyat di indonesia didasarkan pada :

  • Nilai-nilai falsafah pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila.
  • Transformasi nilai-nilai pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan
  • Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai pancasila dan UUD 1945

 

Tahapan Pra Kemerdekaan dan Tahapan Pasca Kemerdekaan.

 

Pada tahapan pra kemerdekaan pemahaman demokrasi belum dapat diartikan sebagai wujud pemerintahan rakyat karena saat itu belum ada negara, tentunya belum ada juga pemerintahan , namun pemahaman demokrasi saat itu adalah semua orang sebagai komponen bangsa semua berkumpul untuk memperbincnagkan bagaimana baiknya dalam menyiapkan pembentukan negara secara rill, yaitu penyiapan anggaran dasar atau UUD, penyiapan sistem pemerintahan yang harus dijalankan, bagaimana bentuknya, sipa yang akan menjadi kepala dan wakil kepala pemerintahan, kesepakatan dalam musywarah dengan modal semngat kebangsaan ingin mempunyai negara, hasilnya adalah rumusan yang tertera dalam UUD 1945.

Dengan demikian bahwa pemahaman konsep demokrasi pada pra kemerdekaan adalah bermusyawah sebagi mekanisme kehidupan dari keanekaragaman kehendak atau aspirasi komponen bangsa.

 

Sementara itu perkembangan demokrasi pasca kemerdekaan telah mengalami pasang surut(fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini.

a. Periode 1945-1959

Masa ini disebut demokrasi parlementer, karena kedudukan parlemen sangat kuat dan pada gilirannya menguat pula kedudukan partai politik.

Perdebatan antar partai politik sering terjadi pula dengan kebijakan pemerintah bahkan sering berakhir dengan ketidaksepakatan.

Hal ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959, untuk kembali pada UUD 1945.

b. Periode 1959-1965

masa ini disebut demokrasi terpimpin kareana demokrasi dikendalikan presiden yang mengakibatkan komunikasi tersumbat.

c. Periode 1965-1998

Masa ini disebut demokrasi retorika karena baru gagasan untuk mengadakan koreksi total terhadap demokrasi terpimpin dan melaksanakan kehidupan berbangsa da bernegra berdasarkan UUD 1945 dan pancasila secara murni dan konsekuen. Namun belum sampai pada tataran praktis, karena dalam kenyataannya sama seperti yang dilakukan sebelumnya terpimpin kembali dengan metode lain bahkan terjadi kembali penyumbatan kominikasi politik.

d. Periode 1998-sekarang

Masa kini yang disebut era reformasi ternyata tidak menemukan konsep mekanisme kehidupan negara yang baru karena metoda yang dilaksanakan mengandung ciri-ciri yang sama dengan periode 1945-1959, antara lain : menguatnya kedudukan DPR berarti mengutanya kedudukan partai politik contoh anggota DPRD dapat menjatuhkan Gubernur, Walikota dan Bupati.

Sebenarnya sisitem demokrasi yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah rumusan “mekanisme hidup berkelompok, bermasyrakat, berbangsa dan bernegara yang dapat menjawab keanekaragaman suku adat-istiadat, bahasa dan agama dan keanekaragaman kehendak” atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawratan perwakilan dan ini hanya akan dapat dilaksanakan apabila rakyat ini :

  • Memiliki kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan rasa nasionalisme yang tinggi.
  • Memiliki kebesaran jiwa dan sportif
  • Konstitusional
  • Terjamin keamanan
  • Bebas dari campur tangan asing
  • Sadar akan adanya perbedaan

Konsep Masyarakat Madani[2]

Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep civil society. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholish Madjid. Pemaknaan civilsociety sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis ketidakbersalahan pembentukan civil society dalam masyarakatmuslim modern.

Makna Civil Society “Masyarakat sipil” adalah terjemahan dari civil society. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat. Ciceroadalah orang Barat yang pertama kali menggunakan kata “societies civilis´ dalam filsafat politiknya. Konsep civil society pertama kali dipahami sebagai negara (state). Secarahistoris, istilah civil society berakar dari pemikir Montesque, JJ. Rousseau, John Locke,dan Hubbes. Ketiga orang ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yangmampu mencairkan otoritarian kekuasaan monarchi-absolut dan ortodoksi gereja..

Antara Masyarakat Madani dan Civil Society sebagaimana yang telah dikemukakandi atas, masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk menerjemahkan konsepdi luar menjadi “Islami”. Menilik dari subtansi civil society lalu membandingkannyadengan tatanan masyarakat Madinah yang dijadikan pembenaran atas pembentukan civilsociety di masyarakat Muslim modern akan ditemukan persamaan sekaligus perbedaan diantara keduanya.

Perbedaan lain antara civil society dan masyarakat madani adalah civil society merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaisans; gerakan masyaraka tsekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga civil society mempunyaimoral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan.

Dari alasan ini Maarif mendefinisikan masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka,egalitar, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah. Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah: memiliki banyak artiatau sering diartikan dengan makna yang beda-beda. Bila merujuk kepada BahasaInggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi darimasyarakat militer. Menurut Blakeley dan Suggate (1997), masyarakat madani seringdigunakan untuk menjelaskan “the sphere of voluntary activity which takes place outsideof government and the market.” Merujuk pada Bahmueller (1997)

Dalam hal diatas dapat ditemukan beberapa ciri – ciri, yang kiranya dapat dikatakan bahwa pengertian masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapatdan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program- program pembangunan di wilayahnya

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s